Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin, Berikut Progres Terbarunya
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi
RIAU1.COM - Dalam gelaran silaturahim sejumlah tokoh Sumatera Barat dan masyarakat Minangkabau di rantau hadir bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi dan Ketua DPRD, Supardi dan tokoh masyarakat lainnya.
Diantara tokoh perantau asal Sumbar tersebut, tampak hadir Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Mantan Kapolda Sumbar Dasrul Lamsudin, Ketua LKAAM Fauzi Bahar, jurnalis senior Basril Djabar, pimpinan dan tenaga ahli DPRD, Kepala-kelapa OPD Pemprov Sumbar.
Silaturahmi yang berlangsung hangat tersebut mengulas secara komprehensif progres pembangunan di Sumatera Barat, terutama dalam tiga tahun terakhir, mulai dari sektor ekonomi, perbankan, pendidikan, kemasyarakatan, hukum, pariwisata, hingga infrastruktur. Dimana pembangunan tol menjadi salah satu fokus utama.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengapresiasi inisiatif DPRD menggelar forum silaturahmi yang mengulas pembangunan Sumatera Barat tersebut.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu terbuka terhadap kritikan, karena kritik merupakan bukti rasa cinta terhadap Sumatera Barat. Namun, harapan kita tentu setelah kritikan ada solusi yang ditawarkan,” ujar Mahyeldi seperti dimuat Hariansinggalang.
Terkait persoalan tol Padang-Pekanbaru, Gubernur menjelaskan pembebasan lahan ruas Padang-Sicincin hingga saat ini sudah lebih dari 60% dan prosesnya terus berjalan. Selain itu, ia juga menerangkan capaian realisasi indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam dua tahun terakhir.
Diantaranya indeks pembangunan manusia, gini ratio, pengentasan kemiskinan dan penurunan penganguran berkinerja cukup baik di atas rata-rata nasional.
Meski demikian, tidak dapat dipungkiri walau ekonomi paska Covid-19 pada tahun 2021 tumbuh 3.29%, melebihi target sebesar 3.24%, pertumbuhan tersebut masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional di angka 3.69%. Pun demikian dengan tol Padang-Pekanbaru yang pembangunannya membutuhkan percepatan.
Terkait dengan itu, Ketua DPRD Supardi mengatakan persoalan jalan tol tersebut harus diluruskan agar tidak timbul stigma bahwa pembangunan tol dan investasi di Sumbar terkendala tanah ulayat.
“Perlu diklarifikasi juga, dalam sejarah Sumbar belum ada pembangunan terhenti karena tanah ulayat, jangan sampai ada isu pembangunan dan investasi sulit masuk karena hal ini,” kata Supardi.*
