Kantor DPRD Sumatera Barat
RIAU1.COM - Gubernur Mahyeldi Ansharullah diminta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) dari Fraksi Demokrat, Nofrizon membubarkan Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM).
Menurut Nofrizon, dalam rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) muncul pertanyaan tentang eksistensi dan dasar gubernur membentuk TPSM. Ada tiga Fraksi yang mempertanyakan, yaitu Demokrat, PPP, dan Gerindra.
"Ada beberapa orang dari tim Sumbar Madani ini sudah salah kaprah dan menekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sudah keluar jalur dia, dia menakut-nakuti, dan menggertak OPD,” ujar Nofrizon di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (11/5/2022) seperti dimuat Langgam, id
Dikatakan Nofrizon, permintaan pembubaran TPSM itu juga akan disampaikan secara resmi melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Sumbar pada Rabu (11/5/2022) siang. Intinya, Nofrizon secara pribadi ingin TPSM dibubarkan karena merusak tatanan pemerintahan.
"Mereka merusak, mereka melampaui wewenangnya, apa kekuatan dasar hukumnya?, ini juga merusak nama gubernur,” tegasnya.
Orang-orang dari TPSM itu, sebut Nofrizon, terlalu jauh bertindak, seperti menakut-nakuti OPD. Bahkan tidak satu atau dua orang dari OPD yang telah melapor ke DPRD karena diancam TPSM, di antaranya mengancam akan dimutasi.
“Bukan satu dua orang OPD yang mengadu ke kami, kinerjanya ditakut-takuti, mau diancam dipindahkan dan segala macam,” sebutnya.
Diketahui, Mahyeldi Ansharullah membentuk Tim Percepatan Sumbar Madani untuk membantu pekerjaannya. Tugas utamanya mengakselerasi kinerja Pemprov Sumbar sesuai dengan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan RPJMD.*
