Covid-19 Meningkat Tajam, Gubernur Sumbar Nyatakan Ruang Isolasi Masih Banyak

Covid-19 Meningkat Tajam, Gubernur Sumbar Nyatakan Ruang Isolasi Masih Banyak

6 Oktober 2020
Gubernur Sumbar saat melakukan peninjauan ruang isolasountuk pasien covid-19/Langgam

Gubernur Sumbar saat melakukan peninjauan ruang isolasountuk pasien covid-19/Langgam

RIAU1.COM -PADANG- Penambahan kasus positif covid-9 di Sumatra Barat (Sumbar) mengalami peningkatan yang signifikan. Gubernur Irwan Prayitno menyatakan ruang isolasi bagi warga yang terkena covid-19 masih cukup. Hal itu merespons kekhawatiran sejumlah pihak terkait ketersediaan tempat isolasi, mengingat masih terus meningkatnya jumlah positif covid-19.

Irwan mengaku sudah menyurati bupati dan walikota bahwa pasien yang menjalani isolasi mandiri sudah lebih dari 2000 orang. Sehingga kepala daerah harus diperhatikan dan memberikan bantuan dukungan kepada pasien tersebut. Hal ini sudah beberapa kali ditegaskan.

“Jadi saya sudah surati agar tolong memperhatikan lewat Puskesmas dan rumah sakit daerah. Agar membackup mereka dan memberi bantuan serta dukungan. Kalau bisa bawa tempat isolasi kalau dinilai rumahnya tidak layak atau masyarakat tidak mengerti,” katanya di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (5/10/2020).

Ia mencontohkan di Kota Padang telah menyediakan tempat isolasi mandiri di rusunawa, begitu juga dengan kabupaten kota lain. Tindakan tersebut untuk mencegah adanya klaster keluarga, seperti memakai kamar mandi yang sama dengan satu keluarga.

 
Saat ini kota kabupaten juga terus menganggsur tempat isolasi. Pemprov Sumbar memberdayakan kabupaten kota terlebih dahulu. Sementara Pemprov sendiri sudah menyediakan sejumlah tempat yang telah dipakai seperti BLK di Padang Panjang dan Payakumbuh.

Loading...

“Kita yang maksimalkan BPSDM Padang dan Balai Diklat Kemendagri Agam, kita juga siapkan Bapelkes dan Balai Pertanian, yang lain punya kita dipakai sama daerah dan dana dia,” katanya.

Ia mengatakan anggaran untuk itu ada dan juga telah diminta disiapkan masing-masing daerah. Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan pendekatan dengan menjadikan tempat karantina sebagai rumah sakit darurat yang diampu oleh salah satu rumah sakit.

“Misalnya diampu oleh RSUP Dr M Djamil, jadi nanti itu bisa diklaim ke Kemenkes, selama ini kan tidak karena dana pemda sendiri, tetapi itu masih dalam proses,” ujarnya. (Langgam.id)