DPRD Bengkalis Klarifikasi di DPRD Riau Terkait Tidak Menganggarkan Anggaran Covid-19
Foto (istimewa)
RIAU1.COM - DPRD Kabupaten Bengkalis klarifikasi terkait isu tidak menganggarkan anggaran Covid-19 di APBD 2021. Klarifikasi ini dilakukan di ruangan Komisi V DPRD Riau, Kamis 5 Agustus 2021.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Hj Zahraini B SPd MPd yang membidangi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis ada menganggarkan anggaran Covid - 19 di APBD 2021, sekitar Rp96 miliar.
Anggaran itu sudah berjalan hingga sekarang. Jadi, tidak mungkin Pemkab Bengkalis tidak menganggarkan. Karena sekarang adalah masa pandemi.
"Jadi, tidak mungkin kami tidak menganggarkan. Sedangkan daerah lain menganggarkan anggaran untuk Covid-19," kata Hj Zahraini, didampingi oleh Anggota Komisi IV, Kepala BPKA dan Kepala Diskes Bengkalis.
Kepala BPKAD Bengkalis Aulia menjelaskan, dalam penyaluran anggaran Covid-19 berbeda dari tahun 2020.
Tahun lalu anggarannya dimasukkan ke Belanja Tak Terduga (BTT) dan dikelola oleh BPKAD. Sementara tahun ini, anggaran dikelola oleh OPD terkait.
Dalam pelaksanaan dibagi menjadi tiga komponen, yaitu jaringan pengamanan nasional, pemulihan ekonomi dan sosial kesehatan. Hingga Juli 2021, anggaran ini sudah berjalan di OPD berkisar antara 6-34 persen.
"Yakni anggaran jaringan pengamanan nasional sekitar Rp40 miliar lebih dengan realisasi sekitar 34 persen. Anggaran pemulihan ekonomi sekitar Rp34 miliar lebih, dengan realisasi sekitar 12 persen. Dan anggaran sosial kesehatan sekitar Rp21 miliar lebih, dengan realisasi sekitar 6 persen," jelas Aulia.
Atas klarifikasi ini, Ketua Komisi V DPRD Riau Edi Yatim mengaku terkejut. Kenapa ada yang mengatakan Pemkab Bengkalis tidak ada menganggarkan anggaran penanggulangan Covid-19 tahun 2021.
Untuk itu, ia akan menelusuri dan mencari tahu, dari mana sumber isu beredar. Sebab anggaran Covid-19 sangat penting dianggarkan. Yaitu untuk antisipasi penyebaran, pemulihan ekonomi dan sosial kesehatan masyarakat.
"Jadi selama ini kita sudah salah paham (Miskomunikasi) antara pihak provinsi dengan Pemkab. Namun setelah pertemuan ini maka, permasalahan ini bisa diketahui secara jelas. Kedepan, kita akan telusuri sumber isu yang tidak benar tadi," kata Edi Yatim.
