Jelang Penerimaan PPDB, Layanan Pengaduan Pemprov Riau Diprediksi 'Banjir' Aduan

Jelang Penerimaan PPDB, Layanan Pengaduan Pemprov Riau Diprediksi 'Banjir' Aduan

29 Juni 2019
Pagar di salah satu Sekolah Dasar di Pekanbaru roboh (Foto: Zar/Riau1.com)

Pagar di salah satu Sekolah Dasar di Pekanbaru roboh (Foto: Zar/Riau1.com)

RIAU1.COM -Kepala Diskominfotik Provinsi Riau, Yogi Getri memprediksikan bahwa layanan pengaduan Iftitah Riau Mendengar yang di launching pada Rabu, 29 Mei 2019 silam akan 'banjir' aduan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibuka.

Dinas Pendidikan Provinsi Riau menjadwalkan PPDB tahun ajaran 2019/2020 dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 4 Juli 2019 mendatang.

"Kalau saat ini laporan seputar dunia pendidikan belum kelihatan, geliatnya nanti pas penerimaan (tanggal 1-4 Juli 2019)," sebutnya, Sabtu, 29 Juni 2019.

Belajar dari sistem laporan yang pernah ada sebelumnya, laporan aduan dari masyarakat itu tidak akan jauh dari seputar pungutan liar dan jumlah rombongan belajar (rombel) yang ada di tiap sekolah.

"Masalah pungutan biasanya. Siswa dipungut biaya besar diluar dari ketentuan. Atau kuota penambahan kelas yang masuk diam-diam. Kuota ditulis 50 siswa, tapi yang diterima masuk 80 orang," jelasnya.

Selain melalui layanan pengaduan Iftitah Riau Mendengar melalui aplikasi WhatsApp Center dengan nomor 0811 7588 889 tersebut, Yogi menambahkan masyarakat juga biasanya langsung menyampaikan keluhan langsung ke Gubernur Riau, Syamsuar.

"Selain layanan ini, biasanya masyarakat sering juga melapor ke nomor bapak langsung," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Riau, Yogi Getri mengatakan kondisi terkini infrastruktur Riau menempati posisi pertama penerimaan pengaduan melalui layanan WA maupun melalui SMS Center Pemprov Riau.

Terutama masalah buruknya jalan lintas, genangan air sampai izin air bawah tanah yang dikeluhkan oleh warga di seluruh Riau.

"Setelah dilaunching akhir Mei 2019 lalu, layanan pengaduan WA atau SMS Center kami banyak diisi aduan masalah infrastruktur dari PUPR. Itu yang paling favorit," sebutnya, Sabtu, 15 Juni 2019.