Jansen Sitindaon Curhat Saat Dapat Laporan Soal Wabah Corona Dari Pedesaan

Jansen Sitindaon Curhat Saat Dapat Laporan Soal Wabah Corona Dari Pedesaan

24 Maret 2020
Jansen Sitindaon (Foto: Istimewa/internet)

Jansen Sitindaon (Foto: Istimewa/internet)

RIAU1.COM - Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon mengaku mendapatkan beberapa laporan soal kebiasaan buruk warga perkotaan yang memanfaatkan libur wabah virus corona (Covid-19) sebagai ajang pulang kampung.

Padahal, pemerintah mewanti-wanti agar libur yang diberikan dimanfaatkan dengan berdiam diri di rumah. Laporan dari warga desa ini diluapkannya melalui akun media sosial Twitter @jansen_jsp, Selasa, 24 Maret 2020.

" Pagi barusan saya di WA teman saya Angga dr Gunung Kidul. Dari percakapan pendek ini semoga kita semakin memahami arti pentingnya lockdown dlm menangani wabah corona ini. Sehat selalu utk kita semua. Berat situasi ini kalau tdk tegas," terangnya.

" Kebiasaan kita di Indonesia ini: kalau lg libur itu ya Pulkam jumpa keluarga. Atau kalau dirantau lagi bokek tak ada kerjaan ya kembali ke kampung. Yg lebih berat lagi kalau mamak nonton di TV Jakarta lg tdk aman, pasti disuruh segera pulang," sebutnya.

Cuitannya ini ditanggapi beragam dari netizen yang mengikuti akun media sosial miliknya.

" Sekedar info tambahan bang @jansen_jsp yg pulang kampung itu bukan hanya krn libur tapi karena berfikiran dikampungnya pasti lebih aman dari virus ini, ponakan sy juga ada yg pulkam dari Yogya, krn merasa lebih aman di kampung," imbuhnya.

" Di bandara, kita disuruh menerapkan social distancing. Kursi ruang tunggu, antrian, sampai karpet masjid dilepas. Tp begitu masuk pesawat, semua kursi FULL. Sama aja bohong. Saya berhrp ada lockdown antar pulau. Jgn sampai kasus besar di sumatera baru mau bertindak," pinta @salendra18.

" Tolong di sampaikan bang, ambil sikap tegas pemerintah harus lockdown plng tidak 14 hari, untk menghentikan virus ini, tp hrs siapkan bahan pokok gratis untk rakyat yngyng krng mampu selama 14 hari, sama listrik di gratiskan lah selama 14 hari saja,, pasti bisa lah pemerintah," tutup @PenegakKeadilan2.