Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo
RIAU1.COM - Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar harus berjalan secara demokratis bila tidak, pemerintah yang akan kena masalah.
Hal itu diungkapkan politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Ia menegaskan, Golkar tidak boleh memberikan beban kepada rezim Jokowi-Maruf.
"Golkar tidak boleh memberi beban atau masalah kepada pemerintah," tegas Ketua MPR RI, Bamsoet, Senin 2 Desember 2019.
"Jika pasca Munas Partai Golkar masih pecah lagi, sama artinya itu memberi masalah kepada pemerintah," sambungnya.
Bamsoet menuturkan, pemerintah hanya akan mengakui satu DPP Partai Golkar. "Tidak mungkin pemerintah atau Presiden dipaksa harus mendengarkan dua DPP Partai Golkar," tuturnya.
Bamsoet mengungkapkan, saat ini partainya terlihat sekali banyak friksi karena adanya kepemimpinan yang intimidatif.
"Retak dalam tubuh Partai Golkar selalu bermuara pada perilaku kepemimpinan intimidatif yang ternyata belum bisa dieliminasi oleh Partai Golkar," ungkapnya.
Bamsoet menambahkan, sebagai parpol yang sudah berusia matang, Golkar harusnya tidak boleh menjadi faktor penghambat konsolidasi demokrasi Indonesia.
masih kata Bamsoet, Golkar harusnya mampu menjadi penggerak demokrasi dengan terlebih dulu menuntaskan demokratisasi tata kelola partai.
Dan agar demokratisasi tata kelola itu bisa berjalan, kepemimpinan intimidatif di tubuh partai harus segera dieliminasi.
"Semua kader dan elemen Partai Golkar harus bertekad dan berani mengakhiri model kepemimpinan intimidatif," sebutnya.
Ia berharap Golkar bisa segera beradaptasi dengan perubahan zaman. Golkar harus ‘berdandan’ sedemikian rupa agar tampak menarik dalam pandangan generasi milenial.
