Prof Dr Mahfud MD.
RIAU1.COM - Profesor Dr Mahfud MD meminta semua pihak menghormati Jokowi soal PERPPU KPK.
Seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat, 4 Oktober 2019, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta semua pihak menghormati dan menunggu keputusan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) selaku pemegang keputusan tertinggi.
"Agar kita tidak menyelesaikan polemik, mari kita menunggu keputusan Presiden dan apa pun keputusan keputusannya karena dia adalah pemegang otoritas tertinggi di negara ini ya, kita harus hormati," kata Mahfud saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
Mahfud MD mengatakan Jokowi dapat melakukan pertimbangan sematang mungkin. Tentu dengan masukan dari berbagai pihak.
Jokowi pun bisa mengambil keputusan sebaik-baiknya.
Oleh karena itu, kata Mahfud, malah menjadi kontraproduktif jika semua pihak terus berpolemik tentang substansi perppu yang ideal.
"Kita tidak perlu berpolemik lagi soal materinya, malah enggak selesai-selesai nanti," ucap Mahfud yang juga Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
Desakan untuk Jokowi agar diterbitkan perppu muncul dari beragam pihak. Baik mahasiswa ,pelajar hingga akademisi dan antikorupsi.
Mereka menganggap perppu perlu diterbitkan agar UU KPK yang telah disahkan DPR tidak digunakan.
Jokowi sendiri sudah mengangkat suara soal desakan-desakan yang ada. Dia mengaku tengah mengkaji opsi untuk mengeluarkan perppu atas revisi UU KPK.
Dia mengutarakan hal ini usai ribuan mahasiswa di Jakarta dan berbagai daerah lainnya menggelar unjuk rasa. Selain itu, juga setelah bertemu dengan tokoh tokoh berbagai latar belakang keilmuan di Istana Negara, Jakarta.
Rencana Jokowi itu dapat tantangan oleh partai-partai politik. Terutama PDIP yang mewakili partai tempat Jokowi bernaung.
Terbaru, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga mengklaim Jokowi sependapat dengan partai-partai politik. Menurutnya, Jokowi tidak akan mengeluarkan perppu.
"Jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusung punya satu bahasa yang sama. Untuk sementara nggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu," ujar Surya Paloh.
R1 Hee.
