//riau1.com/

#meranti

Jelang Pilkada Serentak 2020, Ini Masukan Bupati Meranti Kepada KPU dan Bawaslu 

R1/puri


Bupati Meranti, Irwan Nasir dalam kegiatan Video Conference yang ditaja oleh Ikatan Pelajar Riau Yogjakarta (IPRY), Selasa malam (30/6/2020). Bupati Meranti, Irwan Nasir dalam kegiatan Video Conference yang ditaja oleh Ikatan Pelajar Riau Yogjakarta (IPRY), Selasa malam (30/6/2020).

RIAU1.COM - Pilkada serentak 2020 tinggal hitungan bulan gejolak politikpun mulai hangat, para bakal calon yang ingin maju dalam kontestasi politik mulai melakukan manuver, baik secara pribadi maupun lewat tim sukses untuk mendapatkan simpati rakyat.

Pilkada serentak yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, akibat terjadinya Pandemi Covid-19 terpaksa diundur menjadi 9 Desember 2020. 

Menyikapi hal itu, para pakar politik memberikan masukan dan saran bagaimana agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan aman tertib dan lancar, tentunya dengan jumlah pemilih atau partisipan yang tinggi, dalam acara Dialog Menakar Kesiapan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 di Provinsi Riau melalui Video Conference yang ditaja oleh Ikatan Pelajar Riau Yogjakarta (IPRY), Selasa malam (30/6/2020).

www.jualbuy.com

Baca Jugaa: Pemkab Meranti Resmikan Pelabuhan Desa Pelantai

Turut serta dalam acara itu, Ketua Keluarga Alumni Pelajar Mahasiswa Riau Yogjakarta (KAPEMARY) Riau Drs. H. Irwan M.Si, Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan, Anggota KPU Riau Nugroho Noto Susanto, Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Anggota DPRD Riau Ade Hartati M.Pd, Pengamat Politik Pemerintah UIR Dr. Panca Setyo Prihatin, Wakil Dekan FISIP UNRI Beli Nasution, Ketua IPRY Najib dan puluhan peserta lainnya.

Seperti dijelaskan oleh Komisioner KPU Riau Nugroho Noto Susanto pada dasarnya Prinsip Pilkada harus mengacu pada Vox Papuli Vox Dei (suara rakyat suara tuhan), Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi), Dasar Hukum Pilkada sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Pasal 27 Ayat (I) UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah mengenai Pandemi Covid-19.

"Untuk masalah penganggaran sudah tidak ada masalah karena untuk penyelenggaran Pilkada ditengah pandemi Covid-19 ini mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat melalui APBN untuk membiayai pengadaan APD" ujar Noto.

Baca Juga: Polsek Tebingtinggi Barat Salurkan Sembako Untuk Masyarakat terdampak Covid-19

Sementara itu, Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si yang juga menjabat Ketua Keluarga Alumni Pelajar Mahasiswa Riau Yogyakarta (KAPEMARY) mengatakan jumlah pemilih dalam Pilkada sangat mempengaruhi pengakuan dari masyarakat terhadap pemipin terpilih.

"Semakin besar jumlah pemilih maka semakin tinggi pula pengakuan masyarakat terhadap pemipin terpilih dan tingginya kepercayaan diri pemenang Pilkada, begitu juga sebaliknya jika jumlah pemilih dibawah 50 persen maka pengakuan akan semakin lemah," jelas Irwan.

Dan masalah ini menurut Irwan menjadi PR untuk KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dapat meningkatkan partisipasi jumlah pemilih.

Lebih jauh dikatakan Irwan, menurut pengalamanya mengikuti 2 kali Pilkada, terlalu kakunya Panwaslu dan KPU dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan Pilkada akan membuat ruang gerak para peserta Pilkada menjadi sempit padahal apa yang dilakukan oleh peserta itu secara tidak langsung merupakan sebuah sosialiasi untuk menarik  masyarakat agar mau memilih dan berpartisipasi dalam Pilkada.

"Berdasarkan pengalaman KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dan pengawas Pilkada sering membuat gerakan para peserta Pilkada menjadi terbatas dan ini akan mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih karena sosilaisi peserta menjadi sedikit," jelasnya lagi.

Selanjutnya Bupati Irwan, juga mengomentari masalah Politik Uang, menurutnya masalah Politik Uang atau Money Politic sangat susah dihilangkan karena sudah membudaya. Hal itu didukung oleh rendahnya pendidikan dan faktor pendapatan masyarakat.

"Tingkat penghasilan dan pendidikan diindonesia tidak bisa disamakan dengan standar eropa dan hal ini sangat berpengaruh terhadap cara fikir dan bertindak masyarakat apalagi jika dilaksanakan didaerah terpencil dengan akses informasi yang sangat terbatas. Disini akan terjadi politik uang karena tidak ada uang masyarakat pasti tidak akan datang," paparnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Loading...
loading...