Bankeu Pemprov Riau Picu Pertumbuhan BUMDes di Meranti

Bankeu Pemprov Riau Picu Pertumbuhan BUMDes di Meranti

7 Oktober 2019
Sekretaris DPMD Meranti-Edi M Nur

Sekretaris DPMD Meranti-Edi M Nur

RIAU1.COM - Adanya bantuan keuangan (Bamkeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang akan diberikan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap sebagai pemicu bagi pemerintah desa untuk segera membentuk BUMDes.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kepulauan Meranti Melalui Sekretaris, Edi M Mur mengakui hal tersebut. Besarnya anggaran yang akan 'digelontorkan' ke desa dianggap menjadi penyemangat bagi pemerintah desa untuk mengembangkan perekonomian desanya melalui BUMDes.

"Mereka (pemerintah desa) sudah tahu hal ini, jadi tinggal eksekusi saja. Sebelumnya juga sudah kita adakan forum diskusi ke kecamatan-kecamatan, dan mereka antusias. Mudah-mudahan dijalankan dengan baik." Ujar Edi.



Untuk diketahui, sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 ini mengalokasikan anggaran bantuan keuangan untuk desa total sebesar Rp318 miliar.

Dana tersebut nantinya akan didistribusikan ke seluruh desa yang ada di Riau dan digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimana nantinya setiap desa akan menerima dana segar sebesar Rp200 juta.

Kasi Kasi pengembangan dan Permodalan Usaha Ekonomi Desa, Dinas PMD Meranti Jun Isnaidi mengatakan, diperkirakan dengan adanya pengalokasian dana tersebut, diperkirakan pertumbuhan BUMDes di Meranti akan meningkat 70 hingga 80 persen.



"Kalau kita lihat dari kegiatan di forum diskusi beberapa waktu lalu, sepertinya akan ada peningkatan BUMDes baru sekitar 70 sampai 80 persen. Karena memang masyarakat antusias mendengar besaran dana tersebut" ungkap Jun.

Namun demikian, Jun mengatakan semakin besar anggaran maka semakin rawan pula peluang penyelewengan. Maka dari itu, ia mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar semua berjalan sesuai regulasi dan juknisnya.

"Ini juga menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan anggaran. Sebagian desa memang ingin membuat peluang dan mengangkat potensi desa, tapi jangan sampai salah atau bahkan keluar jalur" tukasnya.

Loading...