Pj Kades Bokor, Aminullah
RIAU1.COM - Meranti - Desa Wisata Budaya Bokor yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, dianggap mampu meraih berbagai peluang yang ada di kementrian pariwisata (Kemenpar).
Demikian disampaikan Heri Hermawan, salah satu juri dari tim penilai kementrian pariwisata usai melakukan penilaian terhadap Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Bathin Galang Desa Bokor beberapa waktu lalu.
"Secara faktual, desa ini cukup merepresentasikan budaya melayu, dan ini modal yang sangat kuat dalam pengembangan desa wisata, karena intinya adalah pelestarian budaya" ujar Heri.
Jadi, lanjutnya, "ivent-ivent itu seharusnya dikembangkan dari budaya-budaya masyarakat lokal sebagai pijakannya. Dan saya akan lebih mendukung jika desa ini memiliki hal tersebut" tambahnya.
Namun, hal ini tentu harus ada kemauan dan keseriusan sari warga setempat agar lebih bisa membuahkan hasil yang terpampang nyata. Hal ini tentu akan menarik perhatian pmerintah.
"Semangat dan kemauan itu harus tetap muncul, jika kemauan itu nantinya membuahkan hasil kita dari kementrian akan melirik, jika nanti ternyata desa ini memang bisa menjadi daya tarik untuk Meranti. Kemudian untuk bantuan apa dari kementrian, nanti bisa di musyawarahkan dengan warga disini. Karena kita dari kementrian tidak mungkin tau apa saja kebutuhannya" terangnya lagi.
Sementara itu, Pj Kepala Desa Bokor, Aminullah mengatakan, memang sebelumnya pihaknya telah mendapat angin segar oleh salah satu mahasiswa pariwisata bandung yang menurut keterangannya ada bantuan fisik dan nonfisik dari program kementrian pariwisata yang bisa di peroleh.
"Cuma kendala kita inilah dari pemeintah daerah, sudah enam tahun kita tunggu peraturan daerah tentang kawasan wisata. Bahkan, jika sudah ada peraturan daerah kita juga sudah ada perbubnya tentang kawasan wisata, kemudian kita buat perdesnya" ungkap Aminullah.
Sebab menurutnya, jika sudah ada regulasi yang mengatur, akan lebih mudah baginya untuk dapat meraih peluang dari kementrian pusat.
"Mudah mudahan kepedulian pemerintah kabupaten melalui dispar bisa mendongkrak peraturan daerah tahun 2019 tentang kawasan wisata, dan segera diakomodir. Sehingga peluang di pusat bisa kita ambil. Karena, walaupun potensi kita ada, jika regulasi kita belum punya, mungkin kepercayaan pusat tidak kuat. Tapi jika sudah ada regulasi yang kuat untuk kita berbuat pasti bisa membantu" tutupnya.
