//riau1.com/

#kriminal

Mantan Ketua Umum PPP Hanya Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Susun Memori Banding

R1/surya


Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Antara. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Antara.

RIAU1.COM -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap mantan Ketua Umum PPP yang juga anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy alias Rommy.

Dilansir dari Antara, Senin (27/1/2020), pada 20 Januari lalu, Rommy telah divonis 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Ia terbukti menerima suap sebesar Rp255 juta dari Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

"Perkara atas nama Romahurmuziy, JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK menyatakan siap melakukan upaya banding," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri.

www.jualbuy.com

Baca Jugaa: Satreskrim Polres Inhil Ungkap Kasus Penyelundupan Miras dari Singapura

Adapun, alasan-alasan JPU mengajukan banding, yakni vonis Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak dipertimbangkannya uang pengganti, dan tidak dipertimbangkannya hak politik yang tidak dikabulkan Majelis Hakim.

Ali mengatakan JPU segera menyusun memori banding dan menyerahkannya kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca Juga: Menggenaskan! Begini Kondisi Jasad Pengusaha Rental Mobil di Pekanbaru yang Hilang dan Ditemukan dalam Sumur

Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang meminta Rommy dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan, ditambah pembayaran kewajiban sebesar Rp46,4 juta subsider 1 tahun penjara dan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun.

Terkait tuntutan pencabutan hak politik, majelis hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa mantan narapidana harus menunggu jeda waktu Iima tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan mengenai Iatar belakang dirinya jika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati atau wali kota.





Loading...
loading...