gubernur Kepri/net
RIAU1.COM -Tanjungpinang- Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) tatap muka, siswa SMA dan SMK sederajat di Kepri dengan Protokoler Kesehatan (Prokes) yang ketat, didukung oleh Pemerintah provinsi Kepri menyatakan.
Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin menyarankan, pelaksanan PBM tatap muka siswa di sekolah yang ada di Provinsi Kepri itu, dapat dilaksanakan dengan memerhatikan protokol kesehatan dalam mencegahan COVID-19.
Pertimbanganya kata Bahtir, selain PMB tatap muka di sekolah sudah lama terhambat, proses belajar daring di Kepri, juga dirasakan kurang efekif karena, tidak semua pulau di Kepri yang memiliki akses internet yang memadai.
“Maka dari itu sekolah dengan cara webinar ini cukup sulit dilakukan,”ujarnya usai melakukan pertemuan bersama Dinas Pendidikan dan 300-an tenaga kependidikan se-Kepri melalui video confrence di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (21/10/2020).
Menurut Bahtiar, sistem pembelajaran tatap muka di Provinsi Kepri bisa dilakukan, Namun, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, agar dalam perjalanannya tidak menimbulkan klaster baru di dalam penyebaran COVID-19.
Pemerintah lanjut Bahtiar, juga mengajak seluruh stakeholder untuk mencari gagasan paling baik dan menyusun skema pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi COVID-19 saat ini.
“Saya pikir kita jangan membatasi diri dengan warna zona merah, orenge, hijau atau kuning lagi. Tapi, untuk pendidikan, kita harus menyiapkan strategi agar pelaksanaannya efektif dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik,”ungkapnya.
Dikatakannya, hingga saat ini tidak ada satupun yang bisa memastikan sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Untuk itu, mengingat kondisi geografis dan wilayah di Provinsi Kepri ini 96 persen lautan dan terdiri dari pulau-pulau.
Maka, Pemerintah daerah dan Disdik harus bisa berinovasi dengan memanfaatkan kekuatan otonomi daerah untuk kebijakan sendiri termasuk dalam hal pendidikan ini.
Otonomi daerah lanjutnya, salah satu jalan untuk menerapkan sekolah tatap muka di tengah pendemi Covid-19 ini.
“Kita bisa menentukan kebijakan itu, tidak perlu harus semuanya harus menunggu keputusan pusat. Kita juga dituntut tidak membuat program yang tidak relevan apa lagi mempersulit masyarakat apa lagi dengan kondisi saat ini,”imbuhnya.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini menyarankan, pelaksanana belajar tatap muka ini, bisa dimulai dengan sistem shift. Sehingga, lebih sedikit siswa yang masuk, Namun tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Kemudian, siswa yang masuk sekolah wajib menggunakan masker, duduknya diatur dengan menjaga jarak, bila perlu jaraknya 2 meter lebih. Kondisi pintu dan jendela sekolah juga harus dibuka agar bisa masuk sinar ultra violet (UV) hingga membunuh virus corona.
“Untuk jam masuk, kalau perlu kita atur seminggu sekali atau dua kali tatap muka. Yang jelas protokol kesehatannya dijalankan dan tidak berkerumun,”imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Kepri, Muhammad Dali mengamini apa yang diinginkan Pjs Gubernur Kepri tersebut. Dalam waktu dekat lanjut Dali, pihaknya dengan aktivis sekolah akan melakukan pembahasan bersama terkait dengan aktivitas sekolah tatap muka itu, dengan melihat situasi dan kondisi masing-masing daerah.
“Saat ini kami juga telah menerima usulan pembelajaran tatap muka dari sejumlah SMA di Kepri. Bahkan, beberapa diantaranya telah diverifikasi apakah sudah memenuhi syarat atau belum untkuk melakukan proses belajar di sekolah,”sebutnya.(presmedia)
