Partai Koalisi Pendukung Pemerintah di DPR Pilih Panja untuk Awasi Kasus Jiwasraya, Asrul Sani: Jadi Enggak Gaduh

Partai Koalisi Pendukung Pemerintah di DPR Pilih Panja untuk Awasi Kasus Jiwasraya, Asrul Sani: Jadi Enggak Gaduh

17 Januari 2020
Sekjen PPP, Asrul Sani

Sekjen PPP, Asrul Sani

RIAU1.COM - Sekjen PPP Asrul Sani menyatakan, keputusan koalisi partai pendukung pemerintah di DPR RI untuk lebih membentuk Panja ketimbang Pansus dalam mengawasi kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya setelah mendengar penjelasan Presiden Jokowi.

Asrul menuturkan, partai-partai koalisi pemerintah, termasuk Gerindra berkomunikasi, pemerintah punya rencana menyelesaikan. "Maka kita tidak bikin pansus dulu. Kami coba selesaikan melalui panja dulu," tuturnya, Jumat 17 Januari 2020.

"Hal ini menjadi kesepakatan partai kolisi pendukung pemerintah setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Selasa 14 Januari 2020 lalu," sebutnya.

Bagi Asrul, bukan berarti kesepakatan pembentukan Panja mengikuti perintah Jokowi. Tetapi, setelah mendengarkan penjelasan dari Jokowi soal penanganan kasus Jiwasraya, partai koalisi menyatakan pembentukan pansus tidak diperlukan.

Loading...

Maka, disepakatilah supaya komisi terkait, yaitu Komisi III, Komisi VI dan Komisi XI membentuk Panja Jiwasraya. "Panja tentu kemungkinan di Komisi VI, di Komisi XI kan juga bisa ada panja pengawasan sektor jasa keuangan atau lembaga keuangan nonbank. Di Komisi III juga bisa nanti ada panja penegakan hukum," paparnya.

Kata Asrul, ini merupakan keputusan terbaik bagi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan tanpa menambah kegaduhan. "Kan begitu saja sudah. Jadi enggak gaduh, tapi fungsi-fungsi pengawasan DPR masih bisa dijalankan," tukasnya.