//riau1.com/

#bisnis

Usai Kasus Harley Dirut Garuda, PKS Ingatkan Utang BUMN Rp 1.960 Triliun

R1/hee


Harley Davidson eks Dirut Garuda Ari Askhara. Harley Davidson eks Dirut Garuda Ari Askhara.

RIAU1.COM - Usai kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan Ari Askhara, eks direktur utama PT Garuda Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, mengingatkan Erick Thohir soal utang BUMN sekitar Rp 1.960 Triliun.

Juru Bicara PKS bidang Ekonomi Handi Risza mengaku mengapresiasi langkah Erick.

www.jualbuy.com

Baca Juga: Sempat Bersaing, Akhirnya Blue Bird Menyerah dengan Daya Gempur Gojek

Iklan Riau1 

 Namun, ia mengingatkan agar Erick juga menyelesaikan masalah lain di tubuh BUMN. 

Pertama , terkait kerugian BUMN. Data yang dikantongi PKS menyebutkan dari 142 BUMN, sebagian besar masih terdaftar kerugian. 

"Dari jumlah yang mampu menghasilkan hanya sekitar 25 BUMN. Sisanya, tidak signifikan, bahkan merugi," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (8/12)., seperti dilansir CNN Indonesia. 



Kedua , terkait tata kelola BUMN. Ketiga , jerat utang BUMN. Menurut Handi, hingga akhir tahun lalu, total utang BUMN mencapai Rp1,960 triliun.

 Utang tersebut disetujui akan memberatkan keuangan BUMN, termasuk negara.

"Selain itu, risiko gagal membayar juga besar. Ini akan menjadi masalah khusus untuk pemerintah. Sampai hari ini kami belum mendengarkan apa yang akan dikerjakan oleh Menteri Erick dalam lima tahun ke depan," tegas dia mengingatkan.


Keempat , sambung dia, dividen BUMN belum optimal. Target Pendapatan dari kekayaan negara yang dikumpulkan baru sekitar Rp48 triliun pada 2019.

Sementara itu, Penyertaan Modal Negara (PMN) mencapai Rp17 triliun. PMN periode 2015-2018 bahkan mencapai Rp130,3 triliun.

Kelima , ia mencapai kinerja BUMN belum sesuai harapan. Contohnya, BUMN yang belum mendapat pinjaman langsung. 

Keenam, kasus korupsi yang menjerat BUMN mencerminkan moral hazard di BUMN beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Menteri PUPR: Tol Pekanbaru-Dumai Beroperasi Saat Mudik Lebaran 2020 

"Kasus korupsi yang melibatkan dirut BUMN, seperti Garuda, PLN, Pertamina, yang pernah diputus bersalah dalam Tipikor. Ini yang menjadi fokus Menteri Erick untuk mengatur dalam lima tahun ke depan," tandas Handi.

R1 Hee. 


Informasi
Tlp +62 853 8222 8787
Email : info@riau1.com
(Sertakan data diri)

Loading...