Meski Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp 4.756,13 Triliun, Menkeu Bikin Surat Utang Lagi

RIAU1.COM -  Meski Utang Pemerintah Indonesia sudah tembus Rp 4.756,13 Triliun, namun Kementerian Keuangan , akan merilis surat utang lagi  sebanyak tiga kali jelang akhir tahun ini. 

Hal itu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan belanja di tengah seretnya penerimaan negara.

Sebenarnya, realisasi pengeluaran negara sudah melebihi target awal. Kemenkeu mencatat, per Oktober 2019, merealisasikan anggaran belanja sudah mencapai Rp384,5 triliun atau 107 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Rp359,3 triliun.

Dihabiskan bulan Januari-Oktober 2019 diterima 14,2 persen dari periode yang sama tahun lalu.

 Hal ini berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu, di mana pembelanjaan membelanjakan terkontraksi 18,8 persen secara tahunan. Kala itu, jumlah yang ditarik 'cuma' sekitar Rp336,8 triliun.
 

Secara total, nilai utang pemerintah telah mencapai Rp4.756,13 triliun per Oktober 2019.

Jumlah utang itu setara dengan 29,87 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar Rp15.925,43 triliun. 

Seperti dilansir CNN Indonesia, Selasa, 19 November 2019,  Utang itu berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.984,59 triliun atau 83,78 persen dari total pendapatan dan sisanya, Rp771,54 triliun atau 16,22 persen merupakan pinjaman dari berbagai negara.

Kendati menyetujui pembiayaan yang telah melampaui target awal, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan persetujuan masih bisa dilakukan sebanyak tiga kali lagi hingga akhir tahun. 

Hal ini sesuai dengan jadwal yang telah dirancang dalam pelaksanaan APBN 2019.

"Sampai akhir 2019 sesuai rencana masih ada dua kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan satu kali Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)," ucap Suahasil, Senin (18) / 11).

Ia mengatakan pilihan yang disetujui untuk akhir tahun dapat dilakukan pemerintah jika diperlukan belanja kian meningkat dan berhasil. 

Pasalnya, kementerian ingin mencapai kebutuhan likuiditas agar masing-masing kementerian / lembaga dapat mencapai target pagu anggaran.

"Supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, kami akan mendukung dan seimbangkan terus," tuturnya.

Hanya saja, Suahasilah opsi pengajuan utang yang diminta sejatinya akan diambil pemerintah jika memungkinkan ekonomi memungkinkan. 

Pemerintah, katanya, akan mengeluarkan prinsip oportunis dalam menerbitkan utang kepada sumber utang dari dalam pun luar negeri.

"Strateginya oportunis, kami mencari waktu (waktu) yang pas, harga yang pas, dan waktu yang pas untuk masuk ke pasar, untuk mendapatkan hasil dan suku bunga yang paling rendah untuk APBN," terangnya.

Selain itu, pemerintah, sambungnya, akan diterbitkan dengan hati-hati. 

Alasan, pemerintah perlu mempertimbangkan jumlah yang harus dimiliki saat ini lengkap dengan jatuh tempo

Maklum saja, pembayaran hutang biasanya hanya pembayaran jumlah yang dipinjam, namun juga bunga. Terlebih, jika pemerintah tidak bisa mengembalikan waktu yang tepat, beban bunga utang akan membengkak.

"Nanti kami detailkan (rencana pengeluaran uang) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Tapi kami akan tetap menggunakan peluang itu dengan oportunis tadi," tekannya.

Selain itu, ia mengatakan keputusan hasil pinjaman juga tetap dilakukan sesuai dengan pertimbangan mana sumber utang hingga risikonya untuk pengelolaan APBN ke depan. 

Pasalnya, pemerintah mengeluarkan target defisit keuangan yang cukup rendah pada tahun depan, yaitu 1,76 persen dari PDB.

Bila pembayaran yang dibayarkan meningkat, penerimaan sementara negara masih seret dan pembelanjaan yang cukup tinggi, maka pembayaran yang ditarik tidak perlu lagi dilakukan oleh utang baru. 

"Makanya, kami lihat sampai Desember nanti seperti apa proyeksinya," pungkasnya.

R1 Hee.