f Bawaslu Buka Sekolah Kader Pengawas Parisipatif  di Bengkalis | RIAU1.COM
//riau1.com/

#bengkalis

Bawaslu Buka Sekolah Kader Pengawas Parisipatif  di Bengkalis

R1/ogas


Bawaslu Buka Sekolah Kader Pengawas Parisipatif  di Bengkalis Bawaslu Buka Sekolah Kader Pengawas Parisipatif  di Bengkalis

RIAU1.COM -Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkalis tahun 2021 ini, melaksanakan pendaftaran administrasi Sekolah Kader Pengawas Parisipatif (SKPP), yang kini sudah diikuti 102 orang masih ditahapan seleksi.

Ketua Bawaslu Bengkalis Mukhlasin mengatakan bahwa para peserta diutamakan para pelajar atau pemilih pemula, meskipun pihaknya juga tetap menerima dari kalangan masyarakat umum. Dan SKPP ini merupakan salah satu program prioritas nasional.

"Untuk tahapan seleksi ini, dari 102 peserta akan menjadi 40 orang untuk tingkat kabupaten untuk zona Bengkalis di bulan September selama 3 hari. Kemudian diseleksi untuk SKPP tingkat Provinsi (3 peserta dan diambil 1 orang) kemudian tingkat Nasional Program ini penting, sejalan dengan kebijakan Mendagri yang meminta pemda untuk melakukan pendidikan politik masyarakat,"ujar Mukhlasin Rabu 21 Juli 2021.

Baca Juga: Kendaraan di Pelabuhan RoRo Bengkalis Kembali Mengular

Mukhlasin menerangkan, soal kwalitas demokrasi ini, ditentukan dari tingkat partisipasi masyarakat, yang tidak hanya jumlah pemungut suara. Tapi bagaimana masyarakat ini mampu mengawal pemilu yang jurdil (jujur dan adil). Agar menghasilkan pemimpin yang amanah.

"Terkait pemilu ini, tak hanya tugas Bawaslu, KPU, Pemda ataupun Dewan. Akan tetapi menjadi tangggung jawab bersama, dengan menkaderisasi dalam pengawasannya melalui pendidikan politik,"ujarnya.

Menurutnya, dalam persiapan Pilkada serta Pemilu tahun 2024 mendatang, tugas Bawaslu sendiri akan melakukan pengawasan terhadap daftar data pemilih berkelanjutan sesuai basic data. Kemudian melakukan sampling terutama TNI, Polri yang pensiun.


Baca Juga: Satu Desa 49 Warga Terkonfirmasi Covid-19 di Bengkalis

"Bagi masyarakat yang memiliki hak pilih, serta yang dicabut hak pilihnya, kerjasama dengan pengadilan Tipikor. Meskipun untuk melakukan pendataan ini merupakan tugas murni KPU,"pungkasnya. (Hari)





Loading...
loading...