Bupati Bengkalis: Anggaran Penanganan Corona dapat Gunakan Dana Kegiatan Lain yang Direvisi

Bupati Bengkalis: Anggaran Penanganan Corona dapat Gunakan Dana Kegiatan Lain yang Direvisi

24 Maret 2020
Plh Bupati Bengkalis Bustami Hy saat konfrensi pers di posko pengangan corona/R24

Plh Bupati Bengkalis Bustami Hy saat konfrensi pers di posko pengangan corona/R24

RIAU1.COM -BENGKALIS - Untuk anggaran penanganan virus Corona atau Covid -19 di Kabupaten Bengkalis bahwa, untuk stakeholder yang terlibat dalam penanganan Covid-19 ini bisa direncanakan dalam kegiatan.

Hal tersebut disampaikan Plh Bupati Bengkalis H. Bustami HY didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, kepada Riau24.com, Selasa 24 Maret 2020.

"Bahwa untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanganan Covid-19 itu bisa merencanakan kegiatan. Atau merevisi kegiatan kegiatan soal anggaran penanganan Covid-19 di OPD masing masing,"ungkap Plh Bupati Bengkalis Bustami HY.

Jadi terkait soal anggaran ini, lanjut Sekda Bengkalis ini, kepada seluruh OPD terkait. Dan masalah penanganan Covid-19 dal lining terdepan adalah pihak Diskes Kab. Bengkalis.

"Yang paling terpenting dana tersebut adalah untuk percepatan penanganan Antisipasi Covid19. Itu boleh mengadakan revisi masing masing OPD,"ucapnya.

Disinggung berapa besar anggaran yang disiapkan oleh pihak Pemkab Bengkalis dalam penanganan corona. Dalam hal tersebut Plh Bupati Bengkalis belum bisa menyebutkan secara detail.

Disamping itu, kembali disinggung soal anggaran tersebut rencana anggaran yang peruntukan untuk bidang apa saja atai upaya antisipasi dari segi penganggaran jika corona masih terus berlanjut hingga beberapa bulan ke depan dan anggaran yang ada sudah tidak cukup.

"Kalau memang penanganan Corona virus ini masih berlanjut, secara garis komando kita tetap mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Nanti kalau ada dari Tim satgas secara nasional memperpanjang soal penanganan Covid-19 dam kita tetap ikut dalam pemantauan,"ungkap dr. Ersan lagi.

"Karena ini memang sudah menjadi masalah nasional. Apalagi per kabupaten. Rantai komando itu tetap dari pusat. Menurut saya kalau soal anggaran tidak cukup, mau tidak mau cukup tidak cukup, ada tidak ada bagaimana caranya harus dicukupkan," pungkasnya. (hari)