Rapat terkait kisruh penyegelan Kantor Desa Kuala Alam di Kantor Camat Bengkalis
RIAU1.COM - Pemkab Bengkalis dan Pemdes Kuala Alam kembali menggelar rapat klarifikasi dan mediasi hasil musyawarah luar biasa Desa Kuala Alam, pasca penyegelan kantor desa oleh masyarakat beberapa waktu lalu.
Rapat tersebut berlangsung di Aula lantai II Kantor Camat Bengkalis, Jalan Panglima Minal, Desa Air Putih, Bengkalis, Selasa 4 Februari 2020 kemarin.
Dalam rapat tersebut diterangkan, aksi penyegelan Kantor Desa Kuala Alam dilakukan atas hasil musyawarah Desa Luar Biasa terkait kebijakan Kades Kuala Alam yang dilaksanakan, Ahad 2 Februari 2020 lalu.
Pihak Perwakilan Masyarakat Desa Kuala Alam, menyatakan skala prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Kades Kuala Alam tidak sesuai usulan yang telah disepakati.
Masyarakat Kuala Alam merasa lebih nyaman saat dipimpin Pj Kades ketimbang Kades hari ini. Apalagi, seluruh usulan yang direncakan tidak pernah diakomodir oleh Kades serta kebijakan selama memimpin tidak sesuai dengan aturan yang ada.
"Kades Kuala Alam memiliki sifat dendam kepada siapa saja yang coba mengkritik kebijakan yang dilakukannya, serta tidak mampu untuk bekerjasama dengan masyarakat. Seperti permintaan pemuda, agar Kades Kuala Alam mengundurkan diri," kata salah satu pemuda yang mengikuti rapat tersebut.
"Yang menjadi harapan masyarakat, musyawarah terkait harus selesai sampai tuntas, diharapkan Kades Kuala Alam dapat lebih terbuka dalam menjalankan pemerintahan desa," sambungnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kuala Alam, Sudihartono menuturkan, selama kepemimpinannya telah dilakukan rapat rencana pembangunan desa untuk menentukan skala prioritas, dan setiap kegiatan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Semua yang kami kerjakan atas usulan dari masing RT dan RW. Saya selalu mengikuti kegiatan gotong royong dimasyarakat, namun penilaian orang terhadap diri saya lain. Dalam Pemdes itu banyak durinya," ungkap Sudihartono.
"Tujuan saya membuat PKK RT dan RW, untuk meringankan tugas RT dan RW yang ada. Ada upaya menggagalkan pelaksanaan kegiatan Desa (saat pembuatan sumur bor) maka saya membuat kebijakan agar RT dan RW bertanggungjawab setiap pelaksanaan pembangunan dimasing-masing RT dan RW," tambahnya.
Sudihartono melanjutkan, persoalan penetapan pembiayaan honor dan tunjangan, telah disepakati dalam rapat yang dilakukan bersama BPD dan perangkat lainnya. "Saya sudah merasa terhina saat dilakukan musyawarah kemarin," kesalnya.
Rapat di Kantor Camat Bengkalis itu, dipimpin Camat Bengkalis Ade Suwirman, Sekcam Bengkalis Rafli Kurniawan, Kabid Pemdes DPMD Rinaldi Eka Wahyu, Kasi keuangan pemdes Basmah, Kades Kuala Alam Sudihartono, Ketua BPD Kuala alam Andika serta diikuti kepala dusun, RT/RW, masyarakat dan tokoh pemuda Desa Kuala Alam.
