Dari Tudingan Kelompok Radikal, Tolak Sirkus Lumba-lumba Hingga Organisasi Diduga LGBT, Berikut Kabar Riau Sepekan

RIAU1.COM - Banyak hal yang cukup menghebohkan terjadi di Riau dalam sepekan ini, bahkan beberapa isu nasional berasal dari Bumi Lancang Kuning. Seperti pernyataan Ketua GP Ansor yang mengatakan kelompok radikal terkonsolidasi di Riau.

Pernyataan GP Ansor tersebut otomatis menuai polemik dan kecaman dari berbagai pihak termasuk legislator dan elite di Bumi Melayu ini.

Selain itu yang paling menghebohkan adanya temuan sebuah sekretariat organisasi di Kota Pekanbaru yang diduga mengakomodir kelompok 'terlarang' di tanah air yakni LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Kemudian adanya aksi penolakan dari masyarakat Riau dengan digelarnya sirkus lumba-lumba di Komplek Purna MTQ Pekanbaru. Sirkus tersebut dinilai merupakan aksi eksploitasi terhadap hewan dilindungi.

Berikut Riau1.com rangkum beberapa kabar di Riau serta 'celotehan' para Legislator DPRD dalam sepekan terkait isu yang menghebohkan masyarakat Bumi Melayu:

1. Tokoh Melayu Riau Husni Thamrin desak Ketua GP Ansor minta maaf.

Pernyataan Ketua Umun GP Ansor, Yaqut Cholil Quomas terkait kelompok radikal yang terkonsolidasi di Riau menuai protes dari masyarakat Melayu.

Salah satunya, Husni Thamrin yang menyayangkan pernyataan Yaqut menuduh Riau sebagai tempat kelompok radikal. "Kalau mau cari suara, baik-baik saja," tegas Husni kepada Riau1.com, Senin (14/1/2019).

"Tidak ada kelompok radikal di Riau, apalagi teroris. Silahkan kalau mau cari muka, tapi jangan menjelekkan masyarakat Riau. Saya sebagai masyarakat Melayu merasa tersinggung," ucap Ketua Komisi IV DPRD Riau tersebut.

Dijelaskan Husni, masyarakat Melayu memiliki karakter saling menghargai termasuk dengan orang pendatang. Tidak pernah ada permasalahan terjadi, Riau merupakan daerah yang paling aman di Riau.

"Kita mendesak yang bersangkutan untuk meminta maaf kepada masyarakat Riau secara terbuka atas pernyataannya yang mengatakan Riau sebagai 'sarang teroris'," tukasnya.

2. Masyarakat Tolak Pertunjukan Sirkus Lumba-lumba di Purna MTQ Pekanbaru.

Massa mahasiswa BEM Unri dan kelompok aktivis peduli satwa dilindungi kembali menggelar aksi menolak hadirnya pertunjukan sirkus lumba-lumba yang digelar di komplek Purna MTQ Pekanbaru, Selasa (15/1/2019) sore.

Dalam orasinya, para mahasiswa mengimbau kepada masyarakat Kota Pekanbaru untuk tidak datang dan menyaksikan pertunjukan sirkus lumba-lumba, karena pertunjukan itu merupakan bentuk eksploitasi terhadap satwa dilindungi.

"Yang dipertontonkan bukan edukasi tapi eksploitasi, bukan pendidikan tapi penyiksaan terhadap satwa dilindungi," kata Menteri Lingkungan BEM Unri, Aulia Putra dalam aksinya di depan Purna MTQ Pekanbaru, Selasa (15/1/2019).

Aulia menuturkan, sirkus ini bukan bentuk edukasi tapi justru pembodohan kepada masyarakat. Karena, yang ditampilkan di sirkus merupakan pertunjukan lumba-lumba yang tidak sesuai dengan habitat aslinya.

"Sirkus ini pembodohan, karena nantinya anak-anak yang datang melihat sirkus ini menganggap kebiasaan lumba-lumba sama seperti yang ada di sirkus," tutur Aulia kepada Riau1.com usai aksi.

3. Buat malu Riau, DPRD minta organisasi diduga LGBT di Pekanbaru tutup.

Keresahan masyarakat terkait adanya organisasi di Kota Pekanbaru yang diduga mengakomodir para pelaku LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender) akhirnya sampai ke telinga legislator Riau.

Anggota Komisi V DPRD Riau, Husaimi Hamidi menyatakan, adanya organisasi yang beroperasi mengakomodir kelompok LGBT di Pekanbaru ini merupakan permasalahan sosial yang membuat malu Riau.

"Kita meminta pihak berwenang untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menutup tempat aktifitas organisasi itu," kata Husaimi dikonfirmasi Riau1.com melalui selularnya, Selasa (15/1/2019).

"Di negara kita itu (LGBT) jelas dilarang, jangan sampai banyak massa dulu baru kita ribut. Sejak awal, setelah tau, harus segera diatasi," tegas politisi PPP itu.

Husaimi menambahkan, pihaknya juga meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau untuk menyikapi dan menangani masalah aktifitas organisasi kelompok LGBT yang sangat meresahkan itu.

"Ini mempermalukan Riau, kemarin sudah dicap sarang teroris, jangan sampai nanti dicap pula sebagai sarang LGBT. Organisiasi ini harus ditutup," pungkasnya.

4. Diduga tempat LGBT, DPRD Riau perintahkan pihak terkait usut izin OPSI Riau.

Temuan sekretariat sebuah organisasi yang diduga mengakomodir kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Jalan Uka, Pekanbaru menjadi perhatian DPRD Riau.

Anggota Komisi V DPRD Riau, Husaimi Hamidi meminta pihak terkait untuk melihat izin dari organisasi tersebut. Bagaimana bisa beroperasi, sedangkan hal yang berkaitan dengan kelompok LGBT itu dilarang di Indonesia.

"Kita harus lihat izinnya, karena tidak bisa sembarangan membuka kantor organisasi, apalagi ini berkaitan dengan LGBT," kata Husaimi kepada Riau1.com, Rabu (16/1/2019).

Menyoal dengan adanya dugaan Kesbangpol memberikan izin untuk organisasi mengatasnamakan OPSI Riau itu, Husaimi menilai jika itu benar, Kesbangpol sudah mengambil kebijakan yang salah.

"Kalau Kesbangpol memberikan izin, konsultasinya kemana. Nanti akan kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait atas kasus organisasi ini," sebut politisi PPP Riau itu.