//riau1.com/

#siak

Polemik Ganti Rugi Lahan Tol Pekanbaru-Dumai, Dewan Siak Minta Gubri Cabut SK Izin Lokasi PT Caltex

R1/Nald


Ariadi Tarigan. Ariadi Tarigan.

RIAU1.COM - Proyek pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,48 km yang ditargetkan selesai akhir tahun 2019, sejauh ini masih menimbulkan polemik di masyarakat. Khususnya, masalah ganti rugi lahan di sepanjang pembangunan jalan tol yang menyedot APBN sebesar Rp16 triliun tersebut. 

Ketua Fraksi Hanura Nasional DPRD Siak Ariadi Tarigan mengakui, ribuan warga yang bermukim di sepanjang jalan Pekanbaru-Dumai, khususnya Kecamatan Minas dan Kandis mempertanyakan ganti rugi lahan mereka yang tak dibayarkan pemerintah. Padahal, sebagian besar dari lahan warga sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan BPN Siak.



BACA JUGA : Hearing di DPRD Siak, Warga Kandis Pertanyakan Nilai Ganti Rugi Tol Pekanbaru-Dumai Berubah-ubah

Ariadi meminta DPRD Riau menyikapi persoalan ini untuk mendesak Gubernur Riau mencabut SK Nomor 59 Tahun 1957 terkait izin lokasi PT California Texas (Caltex). Sebab, SK tersebut tidak relevan lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi nyata di lapangan. 

"Agar masalah ganti rugi lahan tol Pekanbaru-Dumai tak menimbulkan polemik di masyarakat, kita minta Gubernur Riau mencabut SK tahun 1957 ini," kata anggota Komisi II DPRD Siak ini kepada Riau1.com, Senin (11/2/2019) di Pekanbaru.



BACA JUGA : Pemkab Siak Jadikan Program Tata Kelola Gambut BRG Sebagai Acuan Kebijakan

Caleg DPRD Riau dapil Pelalawan-Siak dari Partai Hanura ini menjelaskan, klaim yang disampaikan Kementerian PUPR terkait Jalan Lintas Pekanbaru-Dumai sepanjang 100 meter sisi kiri dan kanan jalan merupakan lahan milik PT Caltex dinilai tak rasional. 

Sebab, lanjut Ketua Hanura Siak ini, 
SK Gubernur Riau Tahun 1957 itu  bertentangan dengan Perda Tata Ruang Provinsi Riau dan Tata Ruang Kabupaten Siak. 

"Kedua Perda ini mengamanatkan bahwa Daerah Median Jalan (DMJ) seluas 17 meter dari badan jalan, bukan 100 meter," jelasnya.

Kemudian, sepanjang jalan tersebut BPN Siak telah mengeluarkan ribuan sertifikat. Dimana, sertifikat itu berdasarkan tata ruang Provinsi Riau dan Kabupaten Siak. 

Bahkan, kata Ariadi, beberapa tahun terakhir Pemkab Siak sudah sering melakukan pembayaran ganti rugi lahan di sepanjang jalan Minas-Kandis untuk membangunan fasilitas umum, seperti sekolah, Puskesmas dan juga Masjid Raya Kandis.

"Sejauh ini tak ada masalah, sebab sudah diaudit BPK RI. Bahkan, sudah 7 kali Pemkab Siak mendapatkan penghargaan WTP dari BPK RI. Artinya, pemberian ganti rugi lahan warga di Kandis dan Minas itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Anehnya, terkait sejumlah titik pintu tol di Kecamatan Kandis dan Minas yang berada 100 meter kiri kanan jalan tidak diganti rugi oleh Kementerian PUPR dengan alasan sepanjang jalan tersebut aset SKK Migas. 

"Kalau itu aset SKK Migas, mengapa puluhan tahun ini pihak Kementerian PUPR merawat jalan dan membangunnya. Padahal, sesuai aturan, jalan yang dibebani hak, tidak boleh menggunakan dana APBN untuk perawatan jalan," ujarnya.

Dia meminta sikap tegas Pemprov Riau, BPN, Kementerian PUPR dan stakholder lainnya untuk mencari solusi agar SK 59 Tahun 1957 ini segera dicabut dan tak menimbulkan polemik di masyarakat. 

"Intinya, warga mendukung pembangunan jalan tol ini, tapi jangan mengorbankan hak masyarakat. Kita minta Kementerian PUPR agar mengacu kepada UU No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar dilaksanakan sesuai regulasi," tutup Ariadi Tarigan.


Informasi
Tlp +62 853 2000 4928
Email : info@riau1.com
(Sertakan data diri)