//riau1.com/

#riau

Walhi Nilai Langkah Menteri LHK Cegah Karhutla di Riau dengan Modernisasi Pertanian Belum Tepat

R1/hadi


Menteri Siti Nurbaya saat bertandang ke Riau dalam pengecekan kondisi terkini Karhutla (Dok Riau1) Menteri Siti Nurbaya saat bertandang ke Riau dalam pengecekan kondisi terkini Karhutla (Dok Riau1)

RIAU1.COM -Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai langkah Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya untuk modernisasi pertanian sebagai sarana pencegahan Kebakaran Hutan dan Lingkungan (Karhutla) belum menyentuh hal yang subtansial.

"Belum maksimal, belum masuk pada persoalan pokok," ujar Manager Kajian Eksekutif Nasional Walhi, Boy Even Sembiring saat dihubungi Riau1.com, Selasa (13/8/2019).

Even menjelaskan, ada beberapa syarat yang harus dilakukan pemerintah jika memang ingin menfasilitasi petani sekitar hutan dengan peralatan modern.



BACA JUGA : Larangan Pungli dan Gratifikasi Terbit, Senarai: Semoga Riau Keluar dari zona merah korupsi

"Harus diperhatikan juga apakah hal ini diterima oleh masyarakat dan bagaiamana dengan implikasi terhadap praktik kearifan lokal mereka," ungkapnya.

Even pun menegaskan, berdasarkan kajian pihaknya akar masalah utama yang diterbitkan tidak sesuai kriteria perizinan dan abai terhadap aspek daya dukung dan daya tampung.

"Seharusnya review perizinan menjadi cara utama untuk menghentikan karhutla, yang kedua penegakan hukum pidana, dimana korporasi yang lokasi izinnya terbakar bisa langsung dicabut atau paling tidak diciutkan," ungkapnya.

Seperti diketahui, Menteri LHK Siti Nurbaya menyebutkan, bersama dengan Kementerian Pertanian akan melakukan modernisasi sektor pertanian. Hal ini untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat khususnya Provinsi Riau yang selalu membuka lahan dengan cara di bakar.

"Arahan presiden sudah jelas. Jadi presiden mengarahkan dibantu saja dengan pertanian (modernisasi sektor pertanian)," sebutnya.

Upaya itu dilakukan agar para petani tak perlu lagi membakar hutan untuk memulai membuka lahan.



BACA JUGA : Gubri Syamsuar Keluarkan Surat Edaran Larangan Pungli dan Gratifikasi

Modernisasi pertanian itu berupa pemberian alat-alat kerja salah satunya traktor. Dari yang beroda dua hingga roda empat, pompa air, rice tranplanter, chopper, cultivator, excavator, hand sprayer, alat tanam jagung, backhor loader, rotatanam, grain seeder, mist blower, dan penyiang gulma.

Diharapkan dengan traktor, kata Siti, petani bisa membuka lahan tanpa harus membuat api.

Sementara itu, untuk biayanya sendiri belum diketahui apakah akan menggunakan anggaran tahun 2019 yang sedang berjalan atau tahun 2020.

 

Penulis: Bisma Rizal


Informasi
Tlp +62 853 2000 4928
Email : info@riau1.com
(Sertakan data diri)