2 Pekan Tinggal di Bawah Flyover, Perjuangan Ratusan Masyarakat Desa Koto Aman di Pekanbaru Berakhir 'Sia-sia'

2 Pekan Tinggal di Bawah Flyover, Perjuangan Ratusan Masyarakat Desa Koto Aman di Pekanbaru Berakhir 'Sia-sia'

20 Maret 2019
Ratusan masyarakat Koto Aman menggelar aksi di Gedung DPRD Riau (foto: barkah/riau1.com)

Ratusan masyarakat Koto Aman menggelar aksi di Gedung DPRD Riau (foto: barkah/riau1.com)

RIAU1.COM - Perjuangan masyarakat Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar selama dua minggu bertahan di bawah flyover persimpangan Jalan Sudirman-Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru akhirnya berujung pilu.

'Sia-sia' sudah perjuangan ratusan masyarakat ke Kota Pekanbaru untuk bertemu Gubernur Riau dengan tujuan memperjuangkan hak atas tanahnya di Desa Koto Aman yang bersengketa dengan perusahaan PT Sekar Bumi Alam Lestari (SA).

Perjuangan ratusan masyarakat Desa Koto Aman yang sebagian merupakan anak-anak dengan bertahan di flyover selama dua pekan usai setelah Kepala Desa (Kades) Koto Aman mengambil kebijakan untuk menghentikan aksi unjuk rasa.

"Kita tidak berkata apa-apa lagi ketika diawal pembuka, Kades mencabut kuasa kita untuk menfasilitasi penyelesaikan persoalan tersebut," kata Anton yang selama ini diberi kuasa untuk memperjuangkan hak masyarakat Desa Koto Aman.

"Ketika diawal kita sudah disampaikan kuasanya dicabut, tentu semua masalah ini kita kembalikan ke pemerintahan desa, agar Kades itu sendiri yang menyelesaikannya," sebut Anton yang ditemui usai mengikuti rapat tertutup dengan Pemprov Riau terkait permasalahan Desa Koto Aman, Rabu 20 Maret 2019.

Anton mengungkapkan, tujuan dirinya bersama dengan ratusan masyarakat Desa Koto Aman ke Ibukota Provinsi Riau untuk meminta ganti rugi atau meminta kembali lahan yang diketahui digunakan oleh PT SA.

Loading...

"Kita dari masyarakat sudah jelas keinginannya, tuntuntan kita kan jelas, masyarakat hanya minta lahan yang belum diganti rugi itu segera diganti rugi atau dikembalikan. Itu saja keinginan masyarakat," tuturnya.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution terkait dengan kasus sengketa lahan di Desa Koto Aman itu, disepakati bahwa masyarakat yang masih merasa tidak puas untuk langsung menempuh jalur hukum.

Rapat tertutup yang digelar di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau itu turut dihadiri sejumlah pihak, mulai dari Pemkab Kampar, Kepolisian, BPN, pihak perusahaan hingga tokoh masyarakat Tapung dan perwakilan warga Desa Koto Aman.