Komit Tetap Oposisi, PKS: Harus Ada Fungsi Check and Balances

Komit Tetap Oposisi, PKS: Harus Ada Fungsi Check and Balances

16 Juli 2019
Ketua DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah

Ketua DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah

RIAU1.COM - Disaat sejumlah partai politik (parpol) tengah 'bimbang' menentukan arah dan sikap untuk berada di kubu pemerintah atau tidak, PKS berkomitmen tetap berada di kubu oposisi.

Terkait dengan hal itu, Ketua DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, PKS akan menyampaikan sikap resminya sesudah menggelar musyawarah majelis syuro.

"Nanti yang memutuskan sikap secara formal adalah musyawarah majelis syuro nanti sebelum akhir tahun ini," kata Ledia dilansir Republika.co.id, Selasa 16 Juli 2019.

Ledia mengungkapkan, PKS akan tetap memberikan kritik yang konstruktif untuk pembangunan Indonesia, jika dinilai ada kebijakan yang tidak pro dengan rakyat.

Menurutnya oposisi bukan soal angka, tetapi bagaimana agar sistem pemerintahan berjalan seimbang. "Harus ada fungsi check and balances dalam pemerintahan, harus ada itu," tegasnya.

Loading...

Ia menyontohkan bagaimana Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBN 2018, beberapa kali sepakat dengan pandangan fraksi PKS.

Jadi menurutnya, dimanapun posisi PKS, bahkan tidak berada di dalam pemerintah sekalipun, PKS tetap memberikan masukan kepada pemerintah. "Karena bagaimanapun juga harus ada balances, check and balances harus jalan," tambahnya.