Ini Sekelumit Persoalan di Balik Penghargaan WTP yang Diraih Pemprov Riau dari BPK RI

RIAU1.COM -Pemprov Riau mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Namun, ada sekelumit persoalan di balik penghargaan yang ditorehkan pemerintah tersebut.

Pemerintah Provinsi Riau masih terganjal persoalan yang harus diselesaikan kurang dari 60 hari, soal pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah tahun 2018.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, T Ipoeng Andjar Wasita mengatakan, persoalan yang wajib diselesaikan itu diantaranya penggunaan sistem aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang belum dapat menarik saldo awal laporan keuangan audit tahun dari sebelumnya.

"Akibatnya kami harus meruntut ulang sehingga belum dapat sepenuhnya menyajikan aset untuk di neraca. Meskipun daerah telah menyelenggarakan jurnal aktual secara penuh," jelasnya, Senin 20 Mei 2019.

Selain itu, daerah ini juga dianggap lamban dalam mengerjakan penataan usaha aset
tetap tanah di bawah jalan dan kapitalisasi penyusunan aset tetap karena masih mengerjakannya secara manual.

Selain itu, Pemprov Riau juga belum menggunakan sistem aplikasi secara menyeluruh dan terintegrasi dalam pengelolaan dan penataan dan aset serta penyusunan laporan keuangan.

"Kami juga masih menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan sistem dan ketidak patuhan terhadap undang-undang," imbuhnya.

Temuan itu diantaranya nilai penyertaan modal pada enam BUMD mereka yang belum disajikan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik.

Mendapat temuan itu, Gubernur Riau, Syamsuar berjanji akan menyelesaikan temuan itu dengan cepat dan baik. "Selesai ini akan kami sampaikan kepada OPD terkait untuk ditindak lanjuti kurang 60 hari akan selesai," katanya. (Zar)