Cawapres Ma'ruf Amin.
RIAU1.COM - Cawapres Ma'ruf Amin mengatakan bila Pasangan Jokowi-Ma'ruf terpilih di Pilpres 2019, pihaknya akan membentuk Badan Riset Nasional yang baru.
Hal itu diungkapkan Ma'ruf Amin pada debat Cawapres, Minggu malam , saat berhadapan dengan Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno.
Namun program Jokowi-Ma'ruf Amin itu dianggap peneliti tidak dibutuhkan. Karena hanya akan memperpanjang birokrasi bagi peneliti.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti mengatakan, pemerintah sebaiknya fokus menciptakan iklim kondusif untuk kegiatan penelitian dengan lembaga yang sudah ada.
Ia menilai pembentukan Badan Riset Nasional tidak dibutuhkan karena hanya akan memperpanjang proses birokrasi yang pada akhirnya akan membuat kegiatan penelitian menjadi tidak efektif.
Indra menjelaskan, yang harus dilakukan pemerintah kini adalah tinggal memanfaatkan dan melakukan evaluasi pada proses yang berjalan di lembaga eksisting. "Semua cukup diregulasi dan dijalankan oleh badan yang sudah ada, misalnya saja LIPI, Kemenristekdikti atau institusi pendidikan tinggi," katanya melalui siaran pers, Senin (18/3), seperti dilansir republika.co.id.
Menurut Indra, yang dibutuhkan peneliti Indonesia adalah iklim penelitian kondusif dan regulasi yang tidak berbelit-belit. Selain itu, kemudahan untuk mengakses dana penelitian.
Indra khawatir, pembentukan Badan Riset Nasional tidak akan efektif, terlebih kalau lembaga ini hanya akan menitikberatkan pada proses administratif terkait kegiatan penelitian.
Misalnya, sertifikasi untuk para peneliti yang diikuti dengan berbagai persyaratan. Pada akhirnya, kegiatan penelitian yang dihasilkan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan.
Peningkatan besaran anggaran riset juga perlu diperhatikan untuk menjaga kontinuitas proses inovasi yang sedang dan akan berjalan.
"Penggunaan anggaran riset yang optimal juga harus jadi fokus yang dikejar pemerintah," tutur Indra.
Selain itu, pemerintah juga harus mendorong meratanya kegiatan riset di berbagai bidang.
Beragamnya sebaran bidang riset akan mendukung perkembangan bidang-bidang seperti pertanian, kesehatan, lingkungan, teknologi dan masih banyak lagi, selain bidang industri. Tidak kalah penting, perizinan untuk riset harus dibuat ringkas, cepat dan efisien.
Indra menambahkan, juga perlu ada insentif bagi dunia usaha yang mau berinvestasi pada penelitian.
Sinergi antara riset dan dunia usaha akan menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan oleh dunia usaha.
"Dengan begitu, Indonesia bisa mengejar revolusi industri 4.0," katanya.
Menurut Indra, pembenahan ini harus dilakukan sejak sekarang. Sebab, hal tersebut tidak bisa dilakukan secara instan dan harus mulai diterapkan dalam sistem pendidikan nasional dari institusi pendidikan tingkat bawah hingga tingkat atas.
Anak-anak sedini mungkin sudah seharusnya diberikan ruang untuk menciptakan critical thinking atau curiousity (rasa ingin tahu). Upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya penelitian.
Kemudian Konsep berpikir yang demikian juga harus diikuti adanya budaya toleransi. Yakni, konsep pemikiran yang berbeda satu dengan lainnya tetap mendapatkan apresiasi dan tidak ada tekanan untuk selalu seragam.
"Budaya toleransi akan membiasakan si anak untuk terbiasa dengan adanya perbedaan," ujar Indra.
Sebelumnya, Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan rencana pembentukan Badan Riset Nasional apabila dirinya dan capres Joko Widodo terpilih dalam Pilpres 2019. Rencana ini disampaikan Ma'ruf dalam debat ketiga Pilpres di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (17/3).
Sementara itu, Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya lebih ingin menekankan pada kolaborasi antarpihak.
Pasangan Capres Prabowo Subianto ini juga memastikan terciptanya ekosistem yang mendukung pertumbuhan riset di Indonesia apabila terpilih dalam pilpres 2019.
Tidak perlu membentuk yang baru, cukup memberdayakan badan riset yang sudah ada termasuk di perguruan tinggi dan universitas. Dunia industri dan dunia usaha diajak untuk berkolaborasi di bidang riset.
R1/Hee
