Nilai Ada Ketimpangan dan Tak Pro Rakyat, Syamsuar Soroti APBD Riau Rp9,1 Triliun

Nilai Ada Ketimpangan dan Tak Pro Rakyat, Syamsuar Soroti APBD Riau Rp9,1 Triliun

22 Januari 2019
Gubernur Riau terpilih, Syamsuar

Gubernur Riau terpilih, Syamsuar

RIAU1.COM -Gubernur Riau terpilih Syamsuar menilai, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2019 yang sudah disahkan sebesar Rp9,185 triliun masih ada ketimpangan. Pasalnya, anggaran yang dikucurkan untuk belanja langsung (gaji pegawai) lebih besar dari belanja tak langsung (peningkatan kesejahteraan masyarakat). 

"Kalau saya lihat masih ada ketimpangan (APBD Riau 2019). Belanja pegawai masih besar. Harusnya program yang berhubungan langsung dengan masyarakat lebih diprioritaskan. Ini akan menjadi catatan saya, apabila sudah dilantik sebagai gubernur Riau nanti," kata Syamsuar kepada Riau1.com, usai menjadi narasumber pada seminar Bedah APBD Riau 2019 di Aula Bank Indonesia, Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru, Selasa (22/1/2019).

Syamsuar menyebutkan, total APBD Riau Rp9,1 triliun, Rp5,07 dialokasikan untuk belanja tak langsung. Sisanya, Rp4,10 untuk belanja langsung.

"Belanja pegawai, perjalanan dinas dan biaya lainnya seperti makan minum masih besar angkanya. Ini hasil survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Makanya kedepan harus diperbaiki," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Syamsuar juga menerima kritikan dari peserta terkait parahnya kondisi infrastruktur jalan di Riau, termasuk di Kota Pekanbaru. 

"Kita tak bisa bandingkan kondisi jalan di Riau dengan Sumbar, truk sawit begitu banyak, beda dengan Sumbar. Kedepan, ini menjadi prioritas saya untuk memperbaiki infrastruktur jalan, khususnya di Pekanbaru. Kita akan bersinergi dengan kabupaten/kota," ujarnya.

Begitu juga jawaban Syamsuar terkait masalah pendidikan. Sesuai aturan yang ada, SD dan SMP/sederajat menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan SMA dan SMK tanggung jawab pemerintah provinsi.

"Saya sudah bahas masalah ini dengan PGRI Riau, bagaimana kedepan masalah pendidikan ini menjadi perhatian khusus, sehingga persoalan yang ada dapat segera diselesaikan. Tunggu kami dilantik dulu, biarkan kami selesaikan satu persatu, termasuk masalah pendidikan ini," jelasnya.

Syamsuar menegaskan, sebelum membahas APBD Riau, pihaknya akan turun langsung ke semua daerah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Sehingga APBD Riau yang akan dialokasikan ke masing-masing kabupaten/kota sesuai keinginan warga.

"Harus seperti itu. Kita setiap tahun melakukan hal itu di Siak. Artinya, APBD Riau yang dianggarkan setiap tahun dengan jumlah sangat besar bisa dirasakan manfaatnya untuk rakyat," pungkas Bupati Siak ini. (Don)