Upaya Cegah Korupsi di Birokrasi, Jokowi Tidak Setuju Rencana Prabowo Naikkan Gaji ASN

RIAU1.COM - Memberi pertanyaan kepada, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno soal pembenahan birokrasi agar tidak terjerat korupsi di debat perdana Pilpres 2019, Jokowi membantah jawaban Paslon nomor urut 02 itu.

Menjawab pertanyaan itu, Prabowo menyoroti gaji para ASN di Indonesia saat ini yang dinilai tidak realistis, hingga pemberantasan korupsi di birokrasi sulit dilakukan.

"Kalau saya memimpin negara ini, saya akan perbaiki kualitas birokrat. Uangnya dari mana? Tingkatkan tax ratio, kembalikan 16 persen tax ratio, minimal dapat Rp60 miliar dolar lebih," kata Prabowo.

Prabowo yakin, dengan kenaikan gaji para birokrat dapat menekan potensi korupsi yang selama ini rentan menjebak para ASN, dan anggaran KPK pun akan ditambah.

Tetapi, jawaban Prabowo itu justru dibantah Jokowi yang tidak setuju dengan kebijakan yang direncanakan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Jokowi beralasan, tunjangan yang diberikan untuk ASN sudah lebih dari cukup, sehingga kebijakan untuk menaikkan gaji birokrat tersebut tidak sesuai untuk mencegah kasus korupsi di lingkungan ASN.

"Saya tidak setuju karena kita tahu, untuk mencegah korupsi ASN, sudah ada tunjangan kinerja besar," ucap Jokowi.

Namun, bantahan Jokowi yang menolak kenaikan gaji ASN ini pun dibalas Prabowo dengan menyatakan, tunjangan ASN tidak cukup untuk mencegah korupsi di birokrat.

"Gaji dan tunjangan saja itu belum cukup. Karena birokrat masih takut dan ragu-ragu ketika ada tawaran dari swasta," timpa Prabowo dalam debat perdana Pilpres 2019 dengan tema HAM, Korupsi dan Terorisme.

 

Sumber: Detik.com