Program Tol Laut Dituding Memonopoli, Menhub Dikritik Habis-Habisan oleh Komisi V DPR

Program Tol Laut Dituding Memonopoli, Menhub Dikritik Habis-Habisan oleh Komisi V DPR

13 November 2019
Kapal Tol Laut saat bersanda di salah satu pelabuhan. Foto: Dok. PT Pelni

Kapal Tol Laut saat bersanda di salah satu pelabuhan. Foto: Dok. PT Pelni

RIAU1.COM -Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dikritik habis-habisan soal program tol laut oleh Komisi V DPR RI. Anggota dewan menyatakan program tol laut tidak berjalan maksimal, salah satunya karena terjadi monopoli.

Dilansir dari Detik.com, Rabu (13/11/2019), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merespon hal tersebut. Justru menurutnya kritik-kritik itu terjadi karena program tol laut berhasil berjalan dan masyarakat merasakannya menjadi suatu kebutuhan.

"Gini ya mengenai tol laut itu, dikritik karena orang itu udah merasakan jadi satu kebutuhan," ungkapnya.

Budi Karya menjelaskan indikasi monopoli terjadi cuma karena tidak bagusnya komunikasi di daerah, khususnya Maluku yang disebut ada monopoli terjadi. Dari daerah hanya bisa terhubung dengan satu pihak saja. Sehingga, arus tol laut terlihat seperti monopoli.

"Kemarin waktu saya diskusi sama Pemda Maluku itu konstruktif, itu kemarin ada bupati yang komplain ke Presiden dikuasai asing, karena apa? Di sana nggak ada sinyal, jadi orang itu harus komunikasi sama orang tertentu saja maka kesannya diborong," ungkapnya.

Loading...

Kemenhub telah meminta perwakilan dari daerah untuk ikut dan berada di Surabaya setiap kapal laut berlayar agar komunikasi lancar. Dari Maluku perwakilan akan mencatatkan apa saja yang dibutuhkan, sehingga saat berada di Surabaya bisa mendapatkan yang dibutuhkan.

"Maka orang Maluku saya suruh ada di Surabaya supaya bisa tanya butuh apa saat sistem dibuka. Begitu juga dia dapat (yang dibutuhkan) sehingga nggak ada monopoli di sana," ucap Budi Karya.