Direncanakan Jadi Bos BUMN, Serikat Pekerja Pertamina Nilai Ahok Sosok yang Kerap Buat Keributan

RIAU1.COM -Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan masuk ke dalam BUMN. Pria yang biasa disapa Ahok ini dikabarkan bakal menjadi bos Pertamina.

Dilansir dari Detik.com, Minggu (17/11/2019), Serikat Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana. Salah satu pengamat energi menilai bahwa sosok Ahok tidak akan dipermasalahkan jika diplot sebagai komisaris dibandingkan menjadi direktur utama. Jabatan komisaris dinilai lebih pantas untuk Ahok untuk menghindari kontra dari serikat pegawai.

Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana. Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai Ahok merupakan sosok orang yang kerap buat keributan.

"Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan. Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat," sambung Arie.

Pengamat energi menilai wajar bila ada penolakan terhadap rencana Ahok yang akan masuk BUMN. Hal itu berangkat dari latar belakang Ahok sebagai seorang politisi.

"Bagaimana pun juga Ahok seorang politisi, yang berpotensi menimbulkan conflict of interest dalam pengelolaan kekayaan alam yang nilai ribuan triliun rupiah," kata Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi, Sabtu (16/11/2019).

Fahmy juga menilai bahwa keputusan Kementerian BUMN yang memilih Mantan Gubernur DKI Jakarta itu masuk di perusahaan pelat merah sektor energi pun kurang tepat. Karena, Ahok sama sekali tidak berpengalaman di sektor tersebut.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai bahwa sebaiknya Kementerian BUMN menempatkan Ahok di jajaran komisaris dibanding menjadikannya sebagai bos atau direktur utama.

"Untuk Komut tidak ada aturan yang dilanggar dan potensi conflict of interest lebih kecil," kata Fahmy saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (16/10/2019).

Jika diplot sebagai bos BUMN, Fahmi mengungkapkan bahwa sosok Ahok sebagai politisi serta pengalamannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta akan memberikan dampak terhadap pegawai.

Sehingga, sosok Ahok yang dikenal sebagai politisi lebih tepat diberikan kepercayaan sebagai jajaran komisaris BUMN saja.