//riau1.com/

#meranti

Korupsi Penyaluran KUR, Dua Pegawai BRI Teluk Belitung Merbau Ditetapkan Jadi Tersangka

R1/elpi


Tersangka DH saat digelandang oleh Kejari/elpi Tersangka DH saat digelandang oleh Kejari/elpi

RIAU1.COM - SELATPANJANG - Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti ternyata dikorupsi oleh dua orang pegawainya yakni DH dan FD.

Namun dari kedua tersangka, baru DH yang diamankan, sementara FD masih belum diketahui keberadaannya dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penanganan kasus korupsi ini sendiri ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti. Dalam konferensi pers yang dilakukan pihak Kejari, Kamis  8 November 2018 diakui telah terjadi korupsi penyaluran dana KUR tahun 2015-2016 lalu.

"Keduanya sudah berstatus tersangka. DH sudah kita amankan dan ditahan. Sedangkan FD akan ditetapkan sebagai DPO," kata Kajarin Budi Raharjo didampingi Kasi Pidsus, Robi, Kasi Intel, Zia Ulfattah Idris dan lainnya.

Para tersangka tersebut bertugas sebagai mantri (surveyor)‎ di Bank BRI Unit Teluk Belitung. Mereka menyalahgunakan kewenangannya dalam menganalisa permohonan kredit dengan modus memalsukan dan membuat seakan-akan asli dokumen anggunan, surat keterangan usaha, dan meminjam KTP nasabah dengan tanpa diketahui nasabah itu sendiri.

"KTP nasabah digunakan sebagai pengaju kredit, namun setelah cair dinikmati oleh kedua tersangka (KUR fiktif). Selain penerima fiktif, juga ada yang benar-benar menjadi nasabah dan menerima KUR. Tetapi angsuran tiap bulan tidak disetorkan tersangka ke Bank tempat ia bekerjan" jelasnya.

Berdasarkan penghitungan penyidik Kejari DH menikmati kredit nasabah lebih kurang Rp 926,782,543, dan tersangka FD menerima lebih kurang Rp 842,267,378. Sehingga total kerugian negara sebesar Rp 1,782,062,261.

"Jumlah kerugian tersebut dihasilkan paratersangka dari sekiat 70 nasabah," tambah Budi.

Menurutnya dana KUR bersumber dari APBN. Sehingga apabila terdapat pelanggaran dalam penyalurannya, maka pekerja atau petugas akan dikenakan sanksi hukum.

"Kita akan kenakan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor atau pasal 3 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor," rinci Budi.***

 


Informasi
Tlp +62 853 2000 4928
Email : info@riau1.com
(Sertakan data diri)