//riau1.com/

#hukum

KPK Panggil Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli Sebagai Saksi Kasus BLBI

R1/hee


Mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie saat tiba di KPK, Kamis. Mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie saat tiba di KPK, Kamis.

RIAU1.COM - Dua mantan Menteri dipanggil KPK sebagai saksi kasus BLBI. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis,  memanggil dua mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli dalam penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Keduanya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SJN).



BACA JUGA : Membahayakan, Satlantas Polresta Pekanbaru Tertibkan Pick Up Pengangkut Puluhan Anak-anak

 

"Keduanya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJN terkait kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Untuk saksi Kwik Kian Gie sudah memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan.

"Nanti ya," kata Kwik saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019, seperti dilansir Antara. 

Sjamsul Nursalim bersama istrinya Itjih Nursalim merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 10 Juni 2019.

Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp4,8 triliun.



BACA JUGA : Antisipasi Bentrok Susulan, Pasukan Brimob Jaga Ketat Semua Pintu Masuk Menuju Register 45 Mesuji

 

Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun karena saat dilakukan "Financial Due Dilligence" (FDD) dan "Legal Due Dilligence" (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp220 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

R1/Hee 


Informasi
Tlp +62 853 2000 4928
Email : info@riau1.com
(Sertakan data diri)