//riau1.com/

#hukum

Hanya Diberi Waktu 3 Hari Jawab Petitum Prabowo-Sandi, KPU Nilai MK Tak Adil

R1/bar


Ketua KPU RI, Arif Budiman saat menghadiri sidang perdana sengketa PHPU PIlpres 2019 di MK Ketua KPU RI, Arif Budiman saat menghadiri sidang perdana sengketa PHPU PIlpres 2019 di MK

RIAU1.COM - Mahkamah Kosntitusi (MK) memberikan tambahan waktu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk perbaikan jawaban hingga Selasa 18 Juni 2019 mendatang, serta menyiapkan jawaban atas permohonan gugatan (petitum) yang telah dibacakan Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi.

KPU pun merasa tidak adil dengan kebijakan MK tersebut kepada Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, dalam siang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi mnegatakan, lembaganya sebetulnya keberatan jika pihak pemohon (Prabowo-Sandiaga Uno) diberikan waktu selama 17 hari, yakni 24 Mei-10 Juni 2019 untuk memperbaiki permohonan gugatan. Sementara, KPU sebagai pihak termohon hanya memiliki waktu tiga hari.



BACA JUGA : Terobosan Penanganan Kasus Karhutla, Polda Riau Inisiasi Criminal Justice Sistem

Iklan Riau1

"Kalau bicara prinsip keadilan kan keadilan bagi semua pihak, pihak pemohon mendapat tambahan waktu 17 hari dari 24 Mei sampai 10 Juni untuk menyampaikan perbaikan," kata Pramono, dilansir Republika.co.id, Jumat 14 Juni 2019.

"Sementara KPU hanya punya tambahan waktu tiga hari, yakni hari ini sampai Selasa 18 Juni 2019. Sebenarnya itu bertentangan dengan prinsip persamaan. Bahkan ketika hanya ditambah satu hari pun tetap tidak adil bagi termohon," sambungnya.

Pramono menilai, meski mendapatkan tambahan satu hari, tetap saja keputusan ini dianggapnya tak adil. Alasannya, karena KPU memiliki beban untuk bisa mengumpulkan bukti-bukti dan saksi bila didasari dari permohonan gugatan yang dibacakan hari ini.



BACA JUGA : KPK Dinilai Cari Popularitas di Kasus PLTU Riau-1, Sofyan Basir Minta Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi

"Karena kami kan punya beban menyampaikan bukti bukti, saksi saksi dari seluruh wilayah Indonesia," sebutnya.

Meski merasa tak adil dan keberatan, Pramono mengaku tetap menerima putusan hakim konstitusi ini. Pihaknya pun langsung menyiapkan jawaban secara tertulis dan memaksimalkan dalam mengumpulkan bukti-bukti.

"Tapi bagaimanapun itu sudah kami terima. Nanti jawaban secara tertulis akan kami sampaikan," tukasnya.


Informasi
Tlp +62 853 8222 8787
Email : info@riau1.com
(Sertakan data diri)
Loading...