//riau1.com/

#hukum

Respon Kecurangan Pemilu, MA Sebut Pengerahan 'People Power' di Luar Koridor Hukum

R1/surya


Ketua Kamar TUN MA Supandi. Foto: Antara. Ketua Kamar TUN MA Supandi. Foto: Antara.

RIAU1.COM -Pengerahan "people power" dalam menghadapi dugaan kecurangan dalam pemilu seperti yang diucapkan Amien Rais merupakan tindakan di luar koridor hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus menempuh langkah-langkah hukum.

"Kalau 'people power' di luar koridor hukum dan hukum acara," kata Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung Supandi dikutip dari Antara, Jumat (5/4/2019).

Terdapat dua pelanggaran dalam pemilu, yakni pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang penyelesaiannya berbeda. Untuk pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan menentukan untuk dilanjutkan ke pengadilan tata usaha negara atau pengadilan pidana.



BACA JUGA : Soal Ceramahnya, Ini Penjelasan Ustadz Abdul Somad di Kantor MUI Pusat Jakarta

"Jadi pelanggaran administrasi pemilu itu harus sudah diselesaikan sebelum masa pencoblosan. Ada dua pelanggaran administrasi pemilu atau tindak pidana pemilu," kata Supandi.

Sementara setelah proses pencoblosan, apabila terdapat sengketa hasil pemilu yang akan menangani adalah Mahkamah Konstitusi.



BACA JUGA : Ribuan Pengunjuk Rasa di Timika Mengamuk Lempari Gedung DPRD, Polisi Keluarkan Tembakan

Sebelumnya, Amien Rais menjadi salah satu peserta aksi 313, yang digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Dalam acara tersebut, Amien mengatakan kalau terjadi kecurangan dalam pemilu, langkah yang ditempuhnya tidak melalui jalur di Mahkamah Konstitusi, namun menggunakan "people power".


Informasi
Tlp +62 853 2000 4928
Email : info@riau1.com
(Sertakan data diri)