Penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy Pil Pahit Bagi Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf

Penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy Pil Pahit Bagi Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf

16 Maret 2019
Tersangka Romahurmuziy memakai topi dan masker saat tiba di Gedung KPK Jakarta, Jumat malam.

Tersangka Romahurmuziy memakai topi dan masker saat tiba di Gedung KPK Jakarta, Jumat malam.

RIAU1.COM - Anggota DPR RI yang juga Ketua Umum PPP Romahurmuziy selama ini dikenal dekat dan pendukung berat Pasangan Capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Penangkapan Romahurmuziy yang terkena OTT KPK itu bagaikan pil pahit bagi Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Hasto Kristiyanto, Sekretaris Pasangan Calon Nomor Urut 01 itu, kasus penangkapan M. Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu tidak bisa dintervensi hukum.

Seperti diketahui, PPP di bawah kepemimpinan Romahurmuziy adalah partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

 

"Hukum memang tidak bisa diintervensi siapapun. Kami hormati proses hukum dengan azas praduga tak bersalahnya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk benar-benar hadirkan kekuasaan dan kepemimpinan yang amanah," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/3/2019), seperti dilansir bisnis.com. 

Hasto mengatakan TKN Paslon 01 sangat kaget dan terkejuy etelah mendengar ada pimpinan partai salah satu anggota Koalisi Indonesia Kerja yang ditangkap KPK.

"Atas OTT KPK yang menimpa rekan koalisi kami, jujur saja kami mengakui sedih, dan terpukul. Apapun Mas Rommy adalah bagian dari kami. Kami tidak menutupi hal tersebut. Kami telan pil pahit itu. Sebab kami bukan tipe yang meninggalkan teman koalisi ketika sedang terkena persoalan itu. Namun, kami juga punya prinsip untuk tidak mencampuri proses hukum. Kami hormati yurisdiksi KPK dalam pemberantasan korupsi termasuk kewenangan di dalam melakukan OTT," katanya.

Selaku sekretaris tim kampanye, Hasto menyampaikan keprihatinannya kepada seluruh keluarga besar PPP.

"Sekali lagi, bahwa hukum itu tidak mengenal siapa yang menjadi bagian dari pemerintahan dan siapa yang menjadi bagian diluar pemerintahan. Sebab pedang keadilan korupsi itu bergerak ke seluruh lini tanpa kecuali," katanya.

 

Hasto menyatakan pihaknya berharap hal tersebut menjadi kejadian yang terakhir kali.

"Kami menghimbau seluruh pihak, khususnya para penyelenggara negara untuk tidak menyalah gunakan kekuasaan. Semoga kita mengambil pelajaran atas masalah ini dan ikut berjuang mencegah terjadinya korupsi. Kami sampaikan solidaritas dan keprihatinan kami dengan tetap menghormati proses hukum yang dilakukan KPK,"  ujar Hasto.

R1/Hee